Strategi, Model, & Roadmap E-Government di Indonesia

(-) E-Government

  Upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Perlunya e-government karena pada saat ini Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem kepemerintahan yang otoriter dan setralistik menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis, dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom. Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem manajemen pemerintah yang selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang, harus dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.

       Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif dan masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar, sehingga pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

     Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintah dan pemerintah daerah otonom harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui pengembangan e-government, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan cara :

• Mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi;
• Membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi - instansi pemerintah bekerja secara terpadu, untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

(-) Strategi E-Government

     Berdasarkan pertimbangan kondisi saat ini yang ada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom, pencapaian tujuan strategis e-government perlu dilaksanakan melalui enam strategi yang berkaitan erat satu sama lain, yaitu :

• Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
• Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
• Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
• Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.Mengembangkan kapasitas SDM, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
• Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur.

(-) Model E-Government

            Secara umum terdapat 4 (empat) macam model dalam e-government, yaitu :

1. G to C : Government to Citizens

   Merupakan aplikasi e-government yang paling umum dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio tenologi . Informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan. Interaksi dengan masyarakat (untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut :

• Kantor Imigrasi bekerjasama dengan Bandara & bank2 swasta membangun jaringan Teknologi Informasi, sehingga para turis dapat membayar fiskal melalui ATM, tidak perlu antre di bandara.
• DEPAG membuka situs pendaftaran Haji, shg pemerintah dapat menyiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan yang sesuai. 
• DEPNAKER membuka situs informasi lowongan kerja sekaligus pendaftaran Tenaga Kerja ke Luar Negeri

2. G to B : Government to Business

   Bertujuan untuk membentuk lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya, dalam hal ini perusahaan swasta memerlukan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah serta berinteraksi dengan pemerintah. Berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai sebuah entiti yang berorientasi profit. Contohnya sebagai berikut :

• Perusahaan dapat dengan mudah menjalankan aplikasi web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar kepada pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.
• Proses tender proyek-proyek pemerintah yang melibatkan swasta dapat dilakukan melalui website mulai dari pengambilan formulir tender, sampai dengan pengumuman pemenang tender (sehingga menghemat biaya).
• Proses pengadaan barang kebutuhan pemerintah dapat dilakukan secara efisien dengan menerapkan e-procurement ( menghubungkan kantor-kantor pemerintah dengan supplier-nya ).

3. G to G : Government to Governments

    Di era global interaksi dan komunikasi antar pemerintah satu dengan yang lainnya setiap harinya sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk memperlancar kerjasama antar negara dan antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dll) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sdministrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dll). Contohnya sebagai berikut :

• Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan kedutaan besar untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh warga negara asing yang sedang berada di tanah air.
• Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya.
• Pengembangan suatu sistem basis intelijen yang berfungsi untk mendeteksi orang-orang yang tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah negara (cegah tangkal)
• Sistem informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional.

4. G to E : Government to Employees

    Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Contohnya sebagai berikut :

• Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah, untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas SDM, penunjang proses mutasi, rotasi serta promosi seluruh karyawan pemerintahan.
• Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan pegawai.
• Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga kesehatan (rumah sakit, apotik, poliklinik, dll) serta lembaga pendidikan (sekolah, PT, Kejuruan , dll).
• Aplikasi yang dapat membantu karyawan pem untuk melakukan perencanaan keuangan keluarganya termasuk tabungan dan pensiun.

(-) Roadmap E-Government 

     Kepulauan geografi Indonesia menawarkan tingkat tinggi keragaman kepadatan penduduk,tingkat akses dan kesadaran Internet. Program e-Government di Indonesia harus dirancang

sekitar tingkat relatif tersedia komunitas yang beragam akses. Lebih banyak akan masuk akses secara bersama atau melalui lembaga-lembaga (pusat-pusat komunitas, kantor, telecenter, kios, dll). Selain karena tingkat bervariasi mereka kecanggihan, banyak pengguna harus bergantung 

pada "Perantara cerdas" untuk menambah interaksi manusia untuk transaksi e-Government. Ini pertimbangan terutama berlaku untuk daerah pedesaan dan desa-desa terpencil.

              Untuk program e-Government penyebaran sukses, Pemerintah Indonesia mengembangkan empat tahapan roadmap kegiatan yang diperlihatkan dibawah ini :

Komputerisasi (Tahap 1)	Online (Tahap 2)	Integrasi (Tahap 3)	Ubiquitous/Seamless (Tahap 4)
1980-an hingga awal 1990-an	Pertengahan 1990-an hingga 2000	2000 hingga 2007	Sekitar 2010
Otomatisasi	Jaringan	Konvergensi	Embadded
Basis data ke basis data	Komputer ke komputer	Orang ke orang	Objek ke objek
Layanan terpisah	Layanan online	One-stop service	Layanan yang seamless/invisible

Read More

E-Government I (Lanjutan) : Portal Website Provinsi D.I. Yogyakarta beserta Kabupaten

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km² ini terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki jumlah penduduk 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km2.

Penyebutan nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlalu panjang menyebabkan sering terjadinya penyingkatan nomenkaltur menjadi DI Yogyakarta atau DIY. Daerah Istimewa ini sering diidentikkan dengan Kota Yogyakarta sehingga secara kurang tepat disebut dengan Jogja, Yogya, Yogyakarta, Jogjakarta. Walaupun memiliki luas terkecil ke dua setelah Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa ini terkenal di tingkat nasional dan internasional. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tempat tujuan wisata andalan setelah Provinsi Bali. Selain itu Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah terparah akibat bencana gempa pada tanggal 27 Mei 2006 dan erupsi Gunung Merapi pada medio Oktober-November 2010.

Berikut adalah portal website pemerintahan Provinsi D.I. Yogyakarta beserta kabupaten/kota.

Portal Website Pemerintahan Provinsi D.I. Yogyakarta (pemda-diy.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kab. Bantul (bantulkab.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kab. Gunung Kidul (gunungkidulkab.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kota Yogyakarta (jogjakota.go.id)

 
Portal Website Pemerintahan Kab. Kulon Progo (kulonprogokab.go.id)

 
Portal Website Pemerintahan Kab. Sleman (slemankab.go.id)

Read More

E-Government I : Portal Website Provinsi Aceh beserta Kabupaten/Kota

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu kotanya adalah Banda Aceh. Jumlah penduduk provinsi ini sekitar 4.500.000 jiwa. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan.

Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif (menjunjung tinggi nilai agama).Persentase penduduk Muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariah Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah.

Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan dari Kutacane di Aceh Tenggara sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) didirikan di Aceh Tenggara.

Aceh adalah daratan yang paling dekat dengan episentrum gempa bumi Samudra Hindia 2004. Setelah gempa, gelombang tsunami menerjang sebagian besar pesisir barat provinsi ini. Sekitar 170.000 orang tewas atau hilang akibat bencana tersebut.Bencana ini juga mendorong terciptanya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka(GAM).

Berikut adalah portal website pemerintahan Provinsi Aceh atau sering disebut juga dengan nama lain Nanggroe Aceh Darussalam beserta kabupaten/kota.

Portal Website Pemerintahan Provinsi Aceh (NAD) (acehprov.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kab. Aceh Jaya (acehjayakab.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kab. Aceh Singkil (acehsingkilkab.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kab. Aceh Tengah (acehtengahkab.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kab. Aceh Barat Daya (acehbaratdayakab.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kab. Aceh Barat (acehbaratkab.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kab. Aceh Selatan (acehselatankab.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kab. Aceh Tenggara (acehtenggarakab.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kab. Aceh Utara (acehutarakab.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kota Banda Aceh(bandaacehkota.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kab. Bener Meriah (benermeriahkab.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kab. Bireuen (bireuenkab.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kota Langsa (langsakota.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kota Lhokseumawe (lhokseumawekota.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kab. Pidie Jaya (pidiejayakab.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kab. Pidie (pidiekab.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kota Sabang (sabangkota.go.id)

Portal Website Pemerintahan Kab. Simeulue (simeuluekab.go.id)

Dari beberapa kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Aceh, diantaranya ada beberapa kota dan kabupaten yang belum memiliki portal website pemerintahan atau sedang offline, proses pemeliharaan/perbaikan atau sedang bermasalah. Beberapa daerah tersebut yaitu Kabupaten Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Tamiang, dan Kota Subulussalam.

Read More