Tabel Pemeringkatan E-Government Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta & Prov. Aceh (NAD)

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) untuk tingkat kabupaten/kota merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Republik Indonesia. Kegiatan PeGI dilakukan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di tingkat kabupaten/kota. Namun dalam kesempatan ini pada blog ini saya akan menampilkan PeGI untuk dua provinsi yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai menurut penilaian saya sendiri.

Berikut ini adalah tabel PeGI Provinsi Aceh beserta kabupaten/kota :

Tabel PeGI Prov. Aceh beserta Kab/Kota

Berdasarkan tabel penilaian PeGI diatas maka ditentukan 2 peringkat tertinggi dimulai dari  portal Kota Banda Aceh sebagai berikut rinciannya :

Kota Banda Aceh

Penilaian ini dinilai dari segi :

• User interface yang membuat user nyaman
• Layanan masyarakat yang lebih lengkap selain LPSE
• Kelengkapan aplikasi yang paling banyak dibanding portal lainnya
• Kelengkapan kebijakan dimulai dari kebijakan hukum, kelengkapan sumber data, dan lainnya

Provinsi Aceh

Penilaian ini dinilai dari segi :

• User interface yang rapih dan tidak terlalu mencolok
• Layanan masyarakat berupa bank data sistem informasi yang menyimpan kelengkapan jutaan informasi
• Kelengkapan aplikasi yang paling banyak dibanding portal lainnya
• Detail kebijakan hukum, kebijakan sosial, dan lainnya

Sedangkan ini adalah tabel PeGI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta kabupaten/kota :

Tabel PeGI Prov. D.I.Yogyakarta beserta Kab/Kota

Berdasarkan tabel penilaian PeGI diatas maka ditentukan 3 peringkat tertinggi dimulai dari portal Kabupaten Gunung Kidul sebagai berikut rinciannya :

 Kabupaten Gunung Kidul

Penilaian ini dinilai dari segi :

• User interface belum nyaman namun mengandung informasi yang banyak
• Layanan masyarakat yang lebih lengkap selain LPSE
• Terdapat web link yang banyak sehingga user lebih mudah mengaksesnya tanpa harus sulit mengakses halama baru lainnya
• Terdapat forum komunitas online untuk menyampaikan aspirasi masyarakat

Provinsi D.I.Y

Penilaian ini dinilai dari segi :

• User interface yang tidak terlalu mencolok
• Layanan masyarakat yang unggul adalah ijin penelitian yang dapat diurus secara online sehingga tidak menyulitkan
• Portal dapat diakses oleh berbagai bahasa

 Kota Jogja

Penilaian ini dinilai dari segi :

• User interface yang full colour
• Layanan masyarakat yang lebih lengkap selain LPSE
• Terdapat layanan travel guide secara online
• Kebijakan yang lengkap seperti pajak, retribusi, dan perizinan

Itulah rincian tabel penilaian pemeringkatan E-Government Provinsi Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan penilaian saya sendiri Ferryna Greebe.

Read More

E-Government II (Lanjutan) : Layanan Pemerintahan Provinsi D.I. Yogyakarta beserta Kabupaten/Kota

Pada beberapa portal website pemerintahan terdapat sejumlah layanan untuk masyarakat. Layanan terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian yang bersifat online maupun bersifat real yang dilakukan secara manual oleh pemerintahan itu sendiri.

Dalam kesempatan kali ini penulis akan membahas layanan pemerintahan yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta layanan yang terdapat di beberapa kabupatennya secara rinci dan jelas.

Berikut adalah penjelasan secara rinci tentang layanan pemerintahan untuk masyarakat sesuai dengan masing-masing kabupaten namun diawali dengan layanan yang terdapat pada Provinsi Yogyakarta (D.I.Y).

1. Layanan Pemerintahan Kab. Bantul

(-) LPSE Kab. Bantul
   LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik berfungsi menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

(-) Bantul Biz
         Layanan ini adalah layanan yang menyimpan karya masyarakat Bantul seperti film, rekaman video, dan lainnya.

2. Layanan Pemerintahan Kab. Gunung Kidul

(-) Forum Komunitas Online Gunung Kidul

        Layanan ini adalah forum komunitas tempat masyarakat menyampaikan suara mereka baik saran, kritik, aspirasi, dan lainnya.

3. Layanan Pemerintahan Kota Jogja

(-) LPSE Kota Jogja

   LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik berfungsi menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

(-) Kliping Berita

      Layanan ini adalah kumpulan informasi seputar jogja dalam bentuk kreatif kliping yang menjadi sumber informasi terpercaya.

4. Layanan Pemerintahan Kab. Kulon Progo

(-) LPSE Kab. Kulon Progo

   LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik berfungsi menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

5. Layanan Pemerintahan Kab. Sleman

(-) LPSE Kab. Sleman

      LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik berfungsi menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Selain dari informasi layanan pemerintahan publik diatas yang berasal dari provinsi Aceh beserta kabupaten/kota terdapat beberapa portal website kabupaten/kota yang masih belum memiliki layanan atau sedang dalam perbaikan.

Read More